Katoliknews.com – Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua mengambil sikap yang sama dengan Uskup Timika, John Philip Saklil merespon rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menarik guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik.
Sebagaimana dilaporkan Tabloid Jubi, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Alfonsa J. Wayap menyatakan menolak rencana itu dan mengatakan orang-orang Papua berhak mendapat pendidikan yang layak, bukan malah dibatasi.
Dia juga menyatakan bahwa tonggak sejarah peradaban pendidikan di Papua dimulai dari sekolah swasta, termasuk Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) milik Gereja Katolik.
“Jangan biarkan generasi bangsa tertinggal hanya karena kebijakan yang tidak melihat kebutuhan dasar pendidikan hari ini di Papua,” kata Wayap, seperti dikutip Tabloid Jubi.
Ia menyatakan, Papua, terutama di pedalaman secara umum masih mengalami kekurangan guru, baik sekolah swasta maupun negeri.
“Banyak ditemui gedung sekolah dan murid, (tapi) guru tidak ada. Hari ini, Papua mengalami krisis tenaga guru,” ujarnya.
Pada Juni 2019, kata dia, saat di Asmat, Kampung Basim Distrik Fayit ia misalnya menemuka fakta di mana guru dan fasilitas penunjang pendidikan masih minim.
Persoalan ini, kata dia, juga hampir pasti dialami sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Mimika.
Pada awal bulan ini, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni O Usmani mengatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Mimika mulai tahun ajaran baru 2019.
Ia beralasan, guru PNS digaji oleh pemerintah sehingga wajib mengabdi atau mengajar di sekolah negeri. Disamping itu, kata Jeni, sekolah negeri masih kekurangan guru.
“Mereka (guru PNS) digaji oleh pemerintah sehingga harus bekerja pada instansi pemerintah. Masa bekerja di swasta baru yang gaji pemerintah,” ungkap Jeni seperti dikutip Seputarpapua.com, Sabtu, 13 Juli.
Pernyataannya itu mendapat kecaman dari Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil Pr.
BACA: Uskup Timika Kecam Keras Rencana Pemerintah Tarik Semua Guru PNS dari Sekolah Swasta
“Saya khawatir jika guru-guru PNS ditarik dari swasta, maka tidak ada proses belajar mengajar, khususnya di kantong-kantong masyarakat lokal di luar perkotaan,” kata Uskup.
Ia menjelaskan, Gereja Katolik memiliki kurang lebih 50 sekolah jenjang SD hingga SMA di Mimika dikelola Keuskupan Timika melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), dengan total lebih dari 15 ribu siswa dan terdapat 88 guru berstatus PNS yang bekerja di sekolah-sekolah itu.
Menurut Uskup, dampak terbesar akan dirasakan sekolah-sekolah swasta di luar kota apabila kebijakan penarikan guru PNS dilakukan.
Padahal, kata dia, hampir 99 persen siswa di sekolah pedalaman dan pesisir merupakan generasi orang asli Papua.
“Kebijakan (penarikan guru PNS) ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan karena dampaknya pada pemenuhan hak dasar masyarakat yaitu pendidikan. Ini dapat dikatakan membunuh generasi Papua,” tandas Uskup Saklil.
Alfonsa menyarankan agar Dinas Pendidikan Mimika membuat kajian terkait alasan banyak guru tidak betah mengajar, bukan malah menarik guru-guru PNS di sekolah swasta.
Dinas Pendidikan Mimika juga disarankan mengkaji fasilitas pendidikan, mengatasi anak-anak putus sekolah, dan anak-anak yang tidak tahu calistung ata baca, tulis dan hitung.
Dinas Pendidikan Mimika, kata dia, juga harus menyelenggarakan pendidikan, yang sesuai dengan budaya dan lingkungan di Tanah Papua.
Discussion about this post