Katoliknews.com – Lembaga advokasi di Timor-Leste menyerukan agar warga di negara itu menghormati para perempuan terduga korban pelecehan seksual oleh mantan pastor Richard Daschbach dan mengingatkan banyaknya tantangan dalam membawa kasus ini ke pengadilan.
Dalam sebuah pernyataan publik pada 6 Desember, Juridico Social Consultori (JU,S) yang mewakili para korban dalam kasus ini mengatakan, “penting diketahui bahwa para korban dan keluarga mereka, serta masyarakat secara keseluruhan, telah menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa sebagai akibat dari tindakan yang mengarah pada kasus ini.”
“JU,S mendesak masyarakat untuk menahan diri dalam menerbitkan pernyataan yang ditujukan untuk merendahkan, mengintimidasi, dan melecehkan saudara perempuan kita karena semata-mata memilih untuk menggunakan prosedur hukum yang tersedia untuk menuntut ganti rugi atas hak-hak mereka,” kata lembaga itu.
Sidang kasus ini yang dimulai pada Februari di Pengadilan Negeri Oecusse yang telah berakhir pada 26 November dan tinggal menunggu putusan yang rencananya dibacakan pada 21 Desember.
Daschbach dikeluarkan dari kongregasi Society of the Divine Word (SVD) dan diberhentikan dari imamat oleh Vatikan pada 2018 karena “melakukan dan mengakui pelecehan terhadap anak di bawah umur”, dengan keputusan berdasarkan penyelidikan terperinci, termasuk pengakuan lisan dan tertulisnya.
Kantor berita Portugal Lusa melaporkan bahwa Jaksa Umum meminta dalam argumen penutup untuk hukuman minimal 18 tahun penjara bagi warga asal Amerika Serikat itu, sementara pembela meminta pembebasan semua kejahatan.
Selama persidangan, 14 korban didengar, delapan di antaranya diminta untuk bersaksi tanpa kehadiran Daschbach di ruang sidang.
JU,S dalam pernyataannya menyatakan, upaya membawa kasus ini ke pengadilan telah dilalui dengan banyak tantangan.
“Ini termasuk pesan-pesan kebencian dan xenophobia, hasutan kekerasan di media sosial dan di dalam komunitas lokal terhadap staf JU,S, dan ancaman langsung oleh terdakwa untuk membunuh salah satu mitra perusahaan,” katanya.
“Selain itu, tuduhan palsu terhadap JU,S dan informasi menyesatkan mengenai kasus ini sering terjadi, dipublikasikan melalui platform yang disediakan oleh outlet berita online lokal tertentu. Ancaman dan pelecehan diintensifkan dengan dimulainya sidang pada Februari 2021,” tambah mereka.
Lembaga itu menyatakan, tekanan yang mereka dan para terduga korban alami merupakan bukti kenyataan bahwa stereotip gender masih lazim di masyarakat Timor.
“Sejumlah stereotip yang terungkap melalui kasus ini antara lain persepsi bahwa nilai seorang wanita diukur dari keperawanannya dan kecurigaan semata-mata telah mengalami pelecehan seksual mengurangi martabatnya sebagai manusia, gagasan bahwa jika ada penundaan dalam melaporkan kekerasan seksual, tuduhan itu harus palsu, bahwa untuk kejahatan seperti pelecehan seksual untuk dibuktikan harus memerlukan saksi langsung karena kata-kata seorang wanita terhadap seorang pria tidak pernah cukup untuk menunjukkan tindakan kriminal pria dan akhirnya untuk korban kekerasan berbasis gender untuk percaya dia tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasnya,” kata mereka.
“Pada gambaran yang lebih besar, keberadaan stereotip ini akan terus menjadi tantangan bagi upaya menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di semua sektor masyarakat kita,” kata mereka.
Namun, lembaga itu menyatakan, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dan keputusan akhir pengadilan, proses itu sendiri telah membawa hasil positif.
“Sekarang menjadi lebih jelas daripada sebelumnya bahwa tidak seorang pun di Timor-Leste harus berada di atas hukum. Seperti yang terjadi dengan kejahatan ekonomi, seperti kejahatan korupsi, sistem peradilan Timor-Leste siap menuntut pertanggungjawaban dari semua orang, terlepas dari status sosial mereka,” katanya.
Discussion about this post