Katoliknews — Suara kritis dari publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bermunculan. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya tampil ke permukaan dan mendesak Jokowi untuk menjaga netralitas dalam Pemilu yang digelar secara serentak pada 14 Februari mendatang.
Mereka membacakan pernyataan sikap kepada Presiden dan sejumlah elemen bangsa terutama yang terlibat dalam pemilu di Margasiswa Sanctus Lukas Surabaya di jalan Taman Simpang No.4a, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 2024.
“Ini bentuk peringatan dan kritik kami terhadap pemerintah yang cenderung menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila,” ujar Ketua Presidium PMKRI Surabaya Olimpius Kurniawan, seperti dikutip dari beritajatim.com.
Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka juga mendorong aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu.
Selain itu, mereka meminta calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Selanjutnya, mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
Juga, kepada para Ketua Umum Partai Politik agar menginstruksikan para calon legislatif dari partainya untuk berkampanye secara etis, tidak bermain politik uang dan tidak melakukan perbuatan mencela seperti bersekongkol dengan penyelenggara pemilu demi meraih kemenangan elektoral.
Berikutnya, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak suaranya dan aktif melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu.
Seperti diberitakan sebelumnya, gelombang suara kristis terhadap Presiden Jokowi menyusul adanya indikasi kecurangan dalam Pemilu kali ini bermunculan. Berbagai kampus dari seluruh penjuru Indonesia, berbagai elemen masyarakat sipil, dan para akademisi dalam satu suara meminta Presiden, ASN, TNI, POLRI, KPU, Bawaslu, untuk netral, tidak memihak untuk menguntungkan satu pasangan calon atau partai politik tertentu.
Discussion about this post