Gereja di Sri Lanka Tuntut Pemerintah Transparan dalam Penyelidikan Kasus Bom Minggu Paskah

Katoliknews – Sejumlah pimpinan gereja Katolik di Sri Lanka menuntut pemerintah transparan dalam menyelidiki kasus bom gereja yang menewaskan ratusan orang pada Minggu Paskah, April lalu.

Tuntutan ini menyusul dimulainya penyelidikan oleh pemerintah Sri Lanka, termasuk komite presiden dan komite terpilih parlemen.

Seperti dilansir Ucanews.com, uskup auksilier Kolombo, Mgr J. Anthony Jayakody meminta pemerintah untuk menunjuk komisi independen menangani penyelidikan ini.

Hal itu, kata dia, untuk menegakkan keadilan bagi para korban.

“Laporan temuannya harus diketahui publik. Jika sebuah badan independen menyelidiki ledakan Minggu Paskah, maka kebenaran akan terungkap,” kata Mgr Jayakodi.

Menurut Mgr Jayakody, warga Sri Lanka juga saat ini trauma dan hidup dalam ketakutan akibat serangan semacam itu.

Sementara itu, Kardinal Srilanka, Malcolm Ranjith pada 23 Juni lalu menyatakan keprihatinannya atas kegagalan pemerintah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam perencanaan dan pembiayaan pemboman tersebut.

“Politisi yang haus kekuasaan ingin mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri dan menyebarkan kebencian,” kata Kardinal Ranjith saat berpidato di hadapan warga Sri Lanka pada Misa khusus di Milan di Italia.

“Mereka tidak pernah mengakui kesalahan mereka. Bagaimana seseorang bisa membunuh orang lain atas nama Tuhan? Di manakah Tuhan yang menemukan kebahagiaan dalam membunuh manusia?”

“Mereka yang melakukan tindakan seperti itu tidak akan pernah masuk Surga,” tambahnya.

Di sisi lain, para imam Katolik telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Sri Lanka lantaran menganggap pemerintah gagal menindaklanjuti peringatan yang berpotensi mencegah serangan.

Para imam menuduh 13 pejabat publik, termasuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe lalai menjalani tugas dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak umat Katolik untuk secara bebas menjalankan agama mereka.

Sebelumnya, Presiden Srilanka, Maithripala Sirisena mengatakan serangan Paskah itu adalah ulah pengedar narkoba internasional.

Namun beberapa hari setelah itu, pihaknya menyatakan bahwa kelompok-kelompok teror lokal dan internasional bertanggung jawab atas insiden ini.

Sirisena juga sempat meminta Inspektur jenderal polisi, Pujitha Jayasundara untuk bertanggung jawab atas serangan bunuh diri dengan mengundurkan diri, meski akhirnya ia hanya diberikan sanksi cuti.