Katoliknews.com – Romo Franz Magnis Suseno SJ meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegs terkait intoleransi yang ia sebut kian menguat.
Caranya, kata dia, harus menginstruksikan aparat negara agar tidak membiarkan tindakan intoleran muncul.
Ia mengatakan, “harus ada ketegasan” dari pemerintah, “supaya masyarakat tahu” bahwa hal itu akan merusak sendi-sendi hidup bersama.
“Sampai sekarang belum ada ketegasan yang konsisten,” kata Magnis.
Berbicara dalam konferensi pers mengakhiri diskusi selama dua hari yang digelar Institute For Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfedei) di Yogyakarta, Rabu, 20 November 2019, imam Jesuit kelahiran Jerman itu mengatakan, negara harus konsisten mengambil sikap “intoleran terhadap intoleransi.”
Mereka yang mau merusak toleransi, kata dia, tak boleh ditoleransi.
Bila negara membiarkan massa yang beringas seperti menyebabkan rumah ibadah ditutup atau acara diskusi dibatalkan, tegas Magnis, hal itu menjadi sinyal yang sangat buruk bagi hidup bersama.
Diskusi di Yogyakarta itu menghadirkan 50 tokoh agama dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain Magnis, tokoh lain adalah Daniel Dhakidae, Amin Abdullah, Stanley Adi Prasetyo, Elga Sarapung, Yayah Khisbiyah, juga para birokrat lokal serta pemuka agama, penghayat agama leluhur, akademisi, guru sekolah menengah, serta aktivis lintas iman.
Diskusi itu merespon pelbagai kasus intoleransi, kecenderungan meningkatnya konservatisme dalam beragama serta terjadinya sejumlah kasus ekstrimisme-terorisme di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tempat diskusi itu digelar misalnya, pada 14 November, upacara Paguyuban Padma Buwana Mangir oleh pemeluk Buddha dan Hindu di Dusun Mangir Lor, Pajangan, Bantul dibubarkan oleh masyarakat dan polisi.
Kasus lain di DIY adalah pencabutan izin mendirikan bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPiI) Sedayu, Bantul.
Diskusi itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Untuk pemerintah, selain diminta tegas kepada kelompok intoleran, rekomendasi lain adalah membatalkan produk kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, menyusun regulasi untuk mencegah tersebarnya hoaks dan ujaran kebencian serta melakukan penguatan kompetensi guru dalam membangun nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan dalam diri peserta didik.
Mereka juga meminta masyarakat sipil meninjau kembali Undang-Undang yang bersifat diskriminatif, mengintensifkan dialog, ruang perjumpaan dan kerja sama dan mendorong tokoh-tokoh agama untuk memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi di masyarakat
Sementara terkait media, mereka meminta platform media sosial bertanggung jawab menangkal konten-konten kebencian dan melakukan langkah tegas bagi bot dan buzzer yang menyebarkan konten kebencian; ikut mengkampanyekan toleransi dan memberitakan contoh-contoh keteladanan kepada publik.
Media juga didorong mencari dan menggunakan kutipan-kutipan atau khotbah tokoh agama yang menyejukkan/mendorong toleransi dan setia pada prinsip-prinsip jurnalisme ketika memberitakan isu agama dan keyakinan/kepercayaan.
Discussion about this post