Katoliknews – JPIC OFM Papua, lembaga Gereja Katolik yang aktif mengadvokasi dan menganimasi nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan berbasis di Papua mengutuk serangkaian peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di wilayah itu dalam dua bulan terakhir.
“Kami menolak segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun aparat keamanan dengan penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban sipil,” kata lembaga itu dalam press release pada Senin, 18 Mei 2026 yang salinannya diterima media ini.
Mereka menyebut, “Setiap tindakan yang menyebabkan kematian warga sipil, anak-anak, perempuan, orang tua, dan masyarakat tak bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia.”
Dalam pernyataan itu mereka menyebut “serangkaian peristiwa penembakan, operasi keamanan yang berdampak pada warga sipil, jatuhnya korban anak-anak, perempuan, pelajar, masyarakat adat, serta ledakan bom di lingkungan rumah ibadah baru-baru ini, tidak hanya berdampak pada melonjaknya gelombang pengungsian, tetapi juga menorehkan luka dan duka yang mendalam.”
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan Gereja Katolik terhadap martabat manusia, mereka menaruh perhatian serius terhadap sejumlah peristiwa antara lain sebagai berikut.
Pertama, tragedi Dogiyai pada 31 Maret–2 April 2026. Terjadi operasi penyisiran pasca meninggalnya seorang anggota Polsek Moanemani, Bripda Juventus Edowai, akibat penganiayaan oleh orang tak dikenal. Operasi tersebut mengakibatkan delapan warga sipil tertembak, dengan lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya luka berat, termasuk anak-anak sekolah dasar serta seorang ibu lanjut usia, Mama Yulita Pigai (80 tahun).
Kedua, tragedi Puncak pada 13–14 April 2026. Kontak senjata antara TPNPB dan Satgas TNI di Pogama yang dilanjutkan dengan operasi menggunakan helikopter dan drone bersenjata yang diarahkan ke wilayah pemukiman sipil di Pogama dan Kampung Kembru, telah mengakibatkan sembilan warga meninggal, termasuk seorang anak berusia lima tahun, serta menyebabkan warga mengungsi demi menyelamatkan diri.
Ketiga, kekerasan terhadap anak, pelajar, dan kelompok kentan. Pada 5 Mei 2026, seorang pelajar SMA Negeri Kobogma, Mamberamo Tengah, menjadi korban penembakan saat mengikuti pawai kelulusan. Selanjutnya, pada 7 Mei 2026, operasi militer di Kali Kabur, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, dilaporkan menyebabkan lima warga meninggal dunia, sementara seorang bayi terkena serpihan peluru. Situasi serupa kembali terjadi pada 10 Mei 2026, ketika seorang pelajar SMA di Dogiyai, Nopison Tebay, dilaporkan menjadi korban penembakan.
Keempat, rumah doa yang terluka. Pada 17 Mei 2026, ledakan bom terjadi di halaman Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni Mbamogo, Paroki Santo Misael Bilogai, Dekanat Moni–Puncak Jaya, Keuskupan Timika, Papua Tengah. Ledakan tersebut menyebabkan empat umat mengalami luka akibat serpihan bom, yakni Pit Pogau, Robert Nabelau, Pius Pogau, dan Piter Nabelau.
“Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga telah merampas rasa aman, masa depan, dan hak hidup orang Papua,” tegas lembaga itu.
Mereka meminta investigasi independen terhadap seluruh peristiwa yang menyebabkan korban sipil dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan seperti mengungkap kebenaran, pemulihan korban, dan adanya tanggung jawab moral maupun materil dari pelaku.
Ajaran Gereja Katolik, kata lembaga itu, menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Dalam Gaudium et Spes, dokumuen Konsili tentang relasi Gereja dan dunia mengungkapkan bahwa: “Segala sesuatu yang melawan kehidupan sendiri … pembunuhan, pemusnahan, kondisi hidup yang tidak manusiawi, semuanya itu merupakan aib.”
Mereka mengatakan, martabat manusia tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, keamanan, ekonomi maupun proyek pembangunan. Pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak hidup, hak budaya, dan hak masyarakat adat bukanlah pembangunan yang berpusat pada manusia.
Karena itu, mereka menolak kehadiran kekuatan bersenjata yang berlebihan di wilayah sipil yang telah menimbulkan trauma, ketakutan, pengungsian, dan kerentanan baru bagi masyarakat.
Mereka merujuk pada Ensiklik Fratelli Tutti yang menegaskan bahwa “Perang merupakan kegagalan politik dan kemanusiaan… Setiap perang membuat dunia menjadi lebih buruk daripada sebelumnya.”
“Bagi kami, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan Papua. Karena itu, kami menolak praktik militerisme di atas Tanah Papua dalam bentuk apa pun,” tegas mereka.
Mereka juga mengatakan, konflik bersenjata yang mengorbankan anak-anak dan Perempuan merupakan luka kemanusiaan yang serius. Anak-anak dan Perempuan Papua berhak memperoleh rasa aman dan menjalani kehidupan tanpa suara senjata.
Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Mereka menyerukan penghormatan terhadap hak masyarakat adat Papua.
Peristiwa konflik tanah ulayat dan pembangunan yang mengabaikan persetujuan masyarakat adat Papua yang terjadi selama ini, kata lembaga itu, memperlihatkan adanya ancaman terhadap ruang hidup masyarakat asli.
Merujuk Ensiklik Laudato Si’ dari Paus Fransiskus mereka menegaskan bahwa “Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah komoditas ekonomi, melainkan karunia Allah dan ruang sakral identitas mereka.”
Mereka mengatakan, berbagai upaya perampasan ruang hidup, eksploitasi sumber daya, dan pengabaian hak adat orang Papua merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang patut dilawan.
Karena itu, Gereja Katolik mengajak seluruh pihak untuk menaruh rasa hormat terhadap hak ulayat, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri.
Ajakan untuk Umat
Lembaga itu mengajak seluruh umat Allah untuk memperbanyak doa memohon perdamaian di Papua; membuka ruang solidaritas bagi korban; serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat.
“Kami percaya bahwa Papua bukan tanah kutukan, melainkan tanah kehidupan. Papua bukan ruang perang yang tak berujung. Papua adalah rumah bersama,” kata lembga itu.)***
Discussion about this post